JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap proses kedatangan dan pengelolaan bagasi jemaah umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut evaluasi pelaksanaan aturan baru yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan pada masa awal penerapannya.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 12 Tahun 2026 serta Surat Edaran Nomor 153/BN/2026 yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Tujuannya adalah mengurangi potensi kepadatan jemaah di area kedatangan dan menciptakan tata kelola bagasi yang lebih tertib agar operasional bandara berjalan lebih lancar.

Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah, Moh. Fauzin, saat dikonfirmasi pada Jumat (3/7/2026), menegaskan bahwa ketertiban di bandara merupakan salah satu indikator profesionalisme Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurutnya, evaluasi pada hari-hari pertama pelaksanaan kebijakan masih menemukan sejumlah kendala yang perlu segera dibenahi.

"Pada hari pertama pelaksanaan ketentuan ini, kami masih menemukan sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki. Masih ada jemaah umrah yang tiba terlambat di Terminal 2F. Padahal, pihak maskapai tidak akan memproses check-in apabila jemaah belum hadir di counter check-in sesuai waktu yang ditentukan," ujar Fauzin.

Penanganan Bagasi Lebih Tertib

Selain persoalan ketepatan waktu, Kemenhaj juga menyoroti pengelolaan bagasi jemaah. Untuk mempermudah proses identifikasi, setiap PPIU diwajibkan memberikan penanda visual berupa pita merah pada seluruh bagasi rombongan, khususnya bagi jemaah yang menggunakan maskapai Saudia, Hainan, dan Loong Air.

Kebijakan ini diharapkan dapat memisahkan bagasi rombongan umrah dari bagasi penumpang reguler sehingga proses distribusi berlangsung lebih cepat, tertib, dan minim kendala.

Fauzin juga meminta dukungan penuh dari asosiasi PPIU agar ketentuan tersebut segera disosialisasikan kepada seluruh anggotanya, terutama bagi jemaah yang saat ini masih berada di Arab Saudi dan akan kembali ke Indonesia dalam beberapa hari mendatang.

"Sebagian jemaah yang tiba hari ini dan dalam beberapa hari ke depan kemungkinan belum memperoleh informasi utuh terkait pemberlakuan surat edaran tersebut. Karena itu, kami meminta dukungan asosiasi PPIU untuk segera menyampaikan kembali ketentuan ini kepada seluruh anggota, terutama yang jemaahnya masih berada di Arab Saudi dan akan kembali ke Jakarta," tambahnya.

Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Kemenhaj menegaskan bahwa ketentuan dalam surat edaran tersebut bersifat wajib dan bukan sekadar imbauan administratif. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh pihak mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Menurut Fauzin, ketertiban di lingkungan bandara merupakan faktor penting untuk menjaga kenyamanan jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Oleh karena itu, sinergi antara operator bandara, maskapai penerbangan, dan PPIU menjadi kunci dalam menghadirkan layanan yang lebih profesional, tertib, dan humanis.

Melalui penataan ini, Kemenhaj berharap berbagai hambatan operasional dapat diminimalkan sehingga jemaah memperoleh pelayanan perjalanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar pelayanan yang terus ditingkatkan.

Sumber: Kementerian Haji dan Umrah (haji.go.id)