Jakarta, 6 Juli 2026 — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) memperketat tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap jemaah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melarang praktik jual beli akun (user) Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), yang selama ini dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan perizinan, mengaburkan tanggung jawab penyelenggara, serta merugikan masyarakat.

Kebijakan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, saat menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Asosiasi Mutiara Haji di Jakarta. Menurutnya, kepatuhan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah umrah yang aman, profesional, dan akuntabel.

"Kepatuhan bapak dan ibu sebagai penyelenggara menjadi kunci utama dalam memberikan layanan kepada jemaah," ujar Puji.

Ia menegaskan, berbagai persoalan yang selama ini terjadi dalam penyelenggaraan umrah, mulai dari ketidaksesuaian layanan, perubahan jadwal keberangkatan, hingga gagalnya keberangkatan jemaah, pada umumnya berakar pada rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, praktik jual beli user Siskopatuh tidak dapat ditoleransi karena berpotensi menghilangkan jejak pertanggungjawaban penyelenggara dan melemahkan fungsi pengawasan pemerintah.

Siskopatuh merupakan sistem elektronik yang dikembangkan pemerintah untuk mendukung proses pendaftaran, pelaporan, serta pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau aktivitas penyelenggara secara lebih terukur sehingga setiap proses pelayanan kepada jemaah memiliki jejak administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Kemenhaj, penyalahgunaan akses terhadap Siskopatuh tidak hanya mengganggu integritas sistem pengawasan, tetapi juga berpotensi menciptakan praktik usaha yang tidak sehat di sektor penyelenggaraan umrah. Oleh karena itu, setiap PPIU diwajibkan menggunakan akun Siskopatuh sesuai ketentuan dan dilarang memindahtangankan ataupun memperjualbelikannya kepada pihak lain.

Pemerintah menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan tersebut. Penindakan dapat dilakukan melalui mekanisme administratif maupun proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Selain memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara, Kemenhaj juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih biro perjalanan umrah. Calon jemaah diminta memastikan penyelenggara yang dipilih telah memiliki izin resmi sebagai PPIU, memahami secara menyeluruh paket layanan yang ditawarkan, serta memastikan seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak tercantum secara jelas dalam perjanjian.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah tergiur promosi dengan harga yang jauh di bawah kewajaran maupun janji keberangkatan tanpa kepastian layanan. Pemeriksaan legalitas penyelenggara melalui kanal resmi pemerintah sebelum melakukan pendaftaran dinilai menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko penipuan dan memastikan keamanan perjalanan ibadah.

Langkah memperketat tata kelola penyelenggaraan umrah ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhaj dalam membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan jemaah. Pemerintah berharap meningkatnya kepatuhan PPIU, didukung oleh semakin tingginya literasi masyarakat dalam memilih penyelenggara resmi, akan mendorong terciptanya layanan umrah yang lebih aman, tertib, dan berkualitas.

Sumber: Antara News.